Senin, 08 Oktober 2012

Workshop Nasional "Pentingnya Persamaan Persepsi Terhadap Harmonisasi Program Kegiatan Pembahasan APBD TA 2013 Dalam Meningkatkan Perekonomian Domistik Bagi Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat".

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Bung Karno (LPPM-UBK) Bekerjasama Dengan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Menyelenggarakan Workshop Nasional Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Dengan Tema : "Pentingnya Persamaan Persepsi Terhadap Harmonisasi Program Kegiatan Pembahasan APBD TA 2013 Dalam Meningkatkan Perekonomian Domistik Bagi
Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat". 


WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN:
Hari / Tanggal   : Jumat - Sabtu, 02 - 03 November 2012 
                         (Cek In Tgl.01 Nov' 2012, Cek Out Tgl.04 Nov' 2012)
Waktu             : Jam 08.00 WIB - Selesai
Hotel Jayakarta, Jl.Hayam Wuruk No.126 Jakarta



Biaya Kontribusi : Rp4.000.000,-/ orang.

Fasilitas Akomodasi Hotel Selama 4 Hari 3 Malam (kamar twinshare untuk 2 orang), Termasuk Makan Pagi, Siang, Malam, Coffee Break, Modul, CD (Seminar Kit),Sertifikat di Keluarkan oleh Badan Diklat Kemendagri.

Permintaan Undangan Workshop Nasional Hubungi Panitia Pelaksana : 081319249245 (Bq Ibeth), 
087774747856 (SMS ONLY 24 Jam), Tlp/Fax.: 021-71333920, 7330147.
Email : bimtek.dprd@yahoo.com


CATATAN : 
Waktu Penyelenggaraan Akan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Kegiatan Masing-Masing DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Akan Mempedomani Mekanisme Usulan Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/1967/SJ Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Petunjuk Teknis Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, Sebagaimana Dimaksud Pada Angka 1) Bahwa Usulan Disampaikan Selambat-Lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja Sejak Tanggal Pengiriman Dan Diterima Selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kerja Sebelum Tanggal Pelaksanaan Kegiatan. Terima Kasih..

Jumat, 28 September 2012

Bimtek Nasional DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Se Indonesia


LPPM Universitas Bung Karno Bekerjasama Dengan Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah (P3D) Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Seperti Seminar, Bimtek Nasional, Workshop Nasional, Diklat, Lokakarya Sesuai Dengan Peraturan Permendagri No.57/2011 Dan SE Mendagri No.160/SJ/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD. Jadwal Dan Pemateri Dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Permintaan Masing-Masing Daerah. Informasi Dan Konfirmasi Bimtek Dapat Menghubungi Panitia Pelaksana Bimtek HP.081319249245.

Sabtu, 03 Juli 2010

BIMBINGAN TEKNIS "LEGAL DRAFTING"

Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi DPRD untuk dapat melaksanakan Fungsi Legislasi Daerah berupa penggunaan hak-hak inisiatif untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), maka Dewan Pengurus Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah (P3D) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Thema : "MENINGKATKAN KAPASITAS DPRD DALAM PELAKSANAAN PROLEGDA"
Kegiatan ini dilaksanakan untuk Menyatukan pemahaman dan langkah dalam mempersiapkan Program Legislasi Daerah, Menyampaikan arah kebijakan pemerintah tentang Tugas dan Fungsi DPRD dalam Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah, dan Menyampaikan dan membahas Peraturan Daerah yang bersifat prioritas, dan lain sebagainya.


A. MATERI PEMBELAJARAN .

  1. Tugas dan Fungsi Pemerintah di Bidang Legislasi, Program Legislasi Nasional dan Daerah.  Narasumber : Zanuruddin, SH - Kementerian Dalam Negeri
  2. Tugas dan Fungsi Pemerintah di Bidang Perencanaan dan Anggaran, Rancangan Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda Tentang Proses dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.  Narasumber : Drs. Sahat Marulitua, MA - Kementerian Dalam Negeri.
  3. Rancangan Perda Tentang Penataan Ruang, Rancangan Perda Tentang Perhitungan APBD.  Narasumber : DR.Hari Nurcahya Murni, M.si - Kementerian Dalam Negeri.
B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN.
     Hotel Sparks  Jl. Mangga Besar Raya No.42 Jakarta
     Hari/Tanggal  : Kamis - Jumat, 08 - 09 Juli 2010
     Waktu            : Jam 08.00 WIB - Selesai
Untuk Konfirmasi Peserta Hubungi Panitia di No.Tlp : 021-71333920, HP 0813 1924 9245 (bq ibeth), 0812 8230 3232 (Yongki), 0813 8981 1122 (Sandi).

BIMTEK NASIONAL "MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TA 2011 DAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD"

Dalam Penyusunan APBD TA 2011 telah di terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedomaman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, untuk itu Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah (P3D) akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema : "Menentukan Arah Kebijakan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Fungsi Pengawasan DPRD"

A. MATERI PEMBELAJARAN.

  1. Arah Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran dalam penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011. Narasumber : TIM PERUMUS Ditjen BAKD - Kementerian Dalam Negeri.
  2. Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD. Narasumber : Drs. Sahat Marulitua, MA - Kementerian Dalam Negeri.
  3. Standar Biaya Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009. Narasumber : TIM PERUMUS Kementerian Keuangan RI.
B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN.
     Hotel Golden Boutiqe  Jl. Melawai VIII No.6- 8 Jakarta Selatan
     Hari / Tanggal : Jumat - Sabtu, 09 - 10 Juli 2010
     Waktu             : Jam 08.00 WIB - Selesai

Untuk Konfirmasi Peserta Hubungi Panitia di No.Tlp : 021-71333920, HP 0813 1924 9245 (bq ibeth), 0812 8230 3232 (Yongki), 0813 8981 1122 (Sandi).

Sabtu, 22 Mei 2010

Profil P3D (Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah)

PROFIL LEMBAGA
PUSAT PELATIHAN PEMERINTAH DAERAH


I. Apa dan Siapa Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D )

            Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berada dalam upaya fasilitasi bersama-sama dengan Tim Narasumber dari Depdagri menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan pelatihan dalam mengembangkan core competency Daerah. Lembaga ini bersifat independent dan professional dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, serta membina kerja sama dengan institusi public maupun pemerintahan.
            Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah didirikan oleh sejumlah pemerhati pemerintahan dan pembangunan yang memiliki latar belakang administrasi dan akademisi/ peneliti yang menekuni di bidang Politik, Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas (Capasity-building). Saat ini telah memiliki Badan Hukum Formal, Teradaftar di Depdagri Nomor : 53/D.III.2/II/2009

II. Visi dan Misi P3D
            Visi lembaga ”Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah” adalah “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pendidikan, Komunikasi, dan Informasi”. Sedangkan misi yang diemban adalah :
  1. Mendorong peningkatan kemampuan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
  2. Meningkatkan informasi selaku mediator bagi peningkatan kesadaran berpemerintahan yang baik;
  3.   Bersama masyarakat dan institusi lainnya memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan beribawa;
  4. Meningkatkan informasi dalam bentuk input bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
  5. Meningkatkan pengembangan kapasitas melalui konsultasi publik atas setiap kebijakan yang diterapkan;
  6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan;
  7.  Mendorong lahirnya kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat;
  8. Mendorong lahirnya inisiatif, kreatif dan kemandirian masyarakat;
  9. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik;
  10. Meningkatkan terciptanya pemerintahan yang baik;

III. Tujuan P3D
1.      Sebagai wadah komunikasi, sosialisai dan informasi tentang masalah-masalah pemerintah;
2.      Sebagai pusat kajian masalah-masalah pemerintahan;
3.      Sebagai wadah bagi pelatihan dan pendidikan sumber daya pemerintahan;
4.      Sebagai wadah untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi lain;
5.      Sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemecahan masalah bangsa.

IV. Sasaran Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D )

A.    Penelitian dan Kajian
     a. 1. Pemerintahan
            Yang meliputi antara lain :


1. Teknik Perumusan Kebijakan Publik
2. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)
3. Teknik Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
4. Teknik Penyusunan Renstra
5. Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6. Teknik Pengukuran Kinerja Aparatur dan Kelembagaan
7. Pembekalan (Orientasi) Legislatif maupun Eksekutif Model dan Teknik Pelayanan Prima Bagi Aparatur.

  a.  2. Kemasyarakatan
           Yang meliputi antara lain :
1.      Analisa Sosial
2.      Peningkatan Kapasitas Masyarakat
3.      Perencanaan Kapasitas Masyarakat
4.   Pemberdayaan Masyarakat (Lokal)
5.   Pemberdayaan Ekonomi Lokal

B.    
Bimbingan Teknis (Terlampir)
C.    Pengkajian
      Pengkajian meliputi studi, kajian, penyusunan modul, penyusunan dokumentasi perencanaan,     seminar, symposium, diskusi public, sarasehan dan lokakarya.

D.  Penelitian
1.  Penelitian Kebijakan.
2.  Penelitian Implementasi.
3.  Penelitian Evaluasi.
4.  Penelitian Parsitipasif.
5.  Penelitian Komparasi

E. Konsultasi
     Konsultasi dilakukan dalam rangka memberikan masukan dan rekomendasi dalam menjawab    setiap masalah pemerintah secara umum.  Pemberian konsultasi dapat dilakukan secara personil ahli  (pakar) umum,maupun secara kolegal ahli, tergantung kebutuhan daerah.

F.   Asistensi
Asistensi meliputi kegiatan pembimbingan dan pendampingan dalam bentuk :
1.      Pembekalan dan Orientasi Anggota Legislatif.
2.      Pembekalan UU No. 32 tahun 2004.
3.      Pembekalan PP No. 6 tentang Pilkada Langsung.
4.      Peningkatan kapasitas Wilayah.
5.      Perencanaan partisipatif.
6.      Pemberdayaan Masyarakat.
7.      Peningkatan Standar Ekonomi

G.  Dokumentasi dan Publikasi
      Mengembangkan kegiatan dokumentasi berbagai fakta, data dan informasi dibidang pemerintahan          dan masyarakat serta menerbitkan bagi publik secara luas.

H. Nara Sumber
Para pakar, pengajar, peneliti, trainer,fasilitator dan konsultan dari P3D telah memiliki pengalaman dalam melayani dan berpartisipasi diberbagai program kegiatan bekerjasama dengan :
  1. Instansi-instansi Pemerintah Pusat (Depdagri, Depkeu, BPK-RI dan BAPPENAS)
  2. Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia
  3. Organisasi-organisasi non pemerintah
  4. ADB, IDB, World Bank, UDP, UNICEF, UNESCO
  5.  Lembaga  Sosial, Kemasyrakatan  lainnya.


I.    Penutup
Demikian gambaran singkat profil dan produk Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D ), kiranya dapat menjadi pertimbangan Bapak/Ibu untuk bekerjasama dengan lembaga kami.


LAMPIRAN
DAFTAR PRODUK / MATERI P3D

NO.
Topik / Materi
Bentuk Kegiatan

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembangaan
Penyusunan : Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Pembentukan / Pemekaran Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
Pengembangan Kapasitas Kelembangaan Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan.
Orientasi Penguatan Aparat Pemerintah Desa
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kab / Kota
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kab / Kota
Pembentukan Laboratorium Pemerintahan
Menata Hubungan Kepala Desa dengan BPD
Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kades
Teknis Penyusunan Peraturan Desa
Implementasi Otonomi  Desa

Pengembangan Kapasitas DPRD / Legislatif Daerah :
Orientasi UU 32 / 2004 Bagi DPRD Prop / Kab / Kota
Teknik Penyusunan RAPBD
Teknis Penyusunan RASK Sekretariat Dewan
Teknik Pembuatan Legal Drafting
Penataan Hubungan Legislatif dan Eksekutif
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Keuangan Daerah
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Pengawasan
Optimalisasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Legislasi
Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota  Menurut PP
Teknik Penyusunan Tata Tertib DPRD  Menurut PP
Pemahaman Kedudukan Keuangan dan Keprotokoleran DPRD Menurut PP 37 Tahun 2005.
Penyusunan  Perangkat  organisasi Pemda Menurut PP
Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP
Standar Pemeriksaan KPK terhadap Penyelenggara Pemerintah
Standar Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Teknis Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah Kepala Camat dan Lurah
Teknik Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Strategi Peningkatan PAD Kabupaten / Kota
Studi Komparasi ( Singapura, Thailand, Malaysia )

Diklat Teknis
Riset, Kajian
Diklat Teknis

Diklat Teknis

Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis


Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Riset, Kajian
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis

Diklat Teknis
Diklat Teknis

Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis


                         

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.



1.

2.

3.
4.

5.

Perencanaan Daerah
Teknik Penyusunan Renstra
Teknik Penyusunan RPJP / RPJM / SKP Daerah
Teknik Perencanaan Wilayah
Pelayanan Publik (Masyarakat)
Teknik Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas
Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penerapan Balance Scorecard Dalam Pelayanan Publik
Model dan Teknik Pelayanan Publik Bagi Pemda
Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Teknik Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Jabatan
Manajemen Keuangan Daerah
Teknik Penyusunan Keuangan Daerah sesuai UU dan PP
Teknik Penyusunan APBD Berbasis Kinerja
Teknik Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan
Teknik Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Analisis RAPBD
Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP 24 / 2005
Revisi Kep.Mendagri 29
HAM bagi Aparatur Pemerintah Daerah
Pembentukan Institusi RANHAM Kab /Kota
Pembekalan HAM Bagi Aparatur Pemda
Pengkajian Harmonisasi Perda dan Instrumen HAM
Diseminasi dan Pendidikan HAM Bagi Masyarakat
Penyusunan Modul HAM Pemda
Manajemen Konflik di Daerah
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Masyarakat / Organisasi Sosial
Peran Pemberdayaan Pemda Bagi Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui LKM BMT
Teknik Perencanaan Partispatif
Pelatihan Advokasi Kebijakan
Pengelolaan Pertanahan di Dearah
Pengembangan Program / TUPOKSI Dinas / UPT
Model Pengembangan Agro Wisata

Model Pengembangan Kawasan Bahari

Pengembangan Program Dinas Kelauatan dan Perikanan

Pengembangan Program Dinas Kebersihan, Pertamanan, dsb

Pemberdayaan Organisasi Darma Wanita Dan PKK dalam Mendukung Kebiajakan Pemberdayaan Perempuan,Peningkatan Gizi, dan Perlindungan Anak Di Indonesia
Lain – Lain
Penelitian Sejarah Pemerintah Lokal

Pelatihan Kebikjakan  : Perumusan,Implementasi, Monev

Perencanaan Bersfektif Gender
Teknik Analisa Gender Dalam Bidang Pendidikan, Ekonomi. Hukum,Kesehatan Reproduksi
Disaster Management Bagi Pemerintah Daerah (Khusus Pengendalian Banjir, Tsunami Dan Kebakaran di Daerah)

Diklat Teknis
Riset, Kajian
Diklat Teknis

Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis

Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Diklat Teknis
Riset,Kajian
Diklat Teknis

Riset, Kajian
Diklat Teknis
Workshop
Diklat
Diklat Teknis
Workshop

Diklat Teknis
Diklat Teknis

Diklat Teknis
Riset,Workshop,


Diklat

Riset,Workshop,

Diklat

Workshop,

Diklat,Teknis



Workshop, Diklat, Teknis
Workshop,Riset,
Workshop
Diklat Teknis
Riset,Workshop,
Diklat
Riset, Workshop, Workshop





Setiap produk kegiatan dapat dipilih sesuai  dengan kebutuhan pengguna jasa. Alokasi waktu dapat diatur dan sesuaikan. Ada 2 bentuk penawaran untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan tehknis sebagai berikut :

A.    Pelaksanaan  di daerah setempat (In House Training)
1.      Penyelenggaraan Kegiatan : PEMDA / DPRD / Intitusi setempat
2.      Tempat : di Daerah
3.      Jumlah Peserta minimal 25 orang
4.      Waktu 2 ( dua ) hari
5.      Jumlah Materi : 6 materi pokok ( 1,5 jam / sesi )
6.      Biaya Satu Paket diklat Rp 75.000.000,- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
7.      Biaya diatas termasuk :
-    Transportasi Pemateri Jakarta – Daerah PP dan Transport Lokal
-    Bahan Diklat / Modul / Tas 1 ( satu ) Paket
-    Sertifikat

B.     Pelaksanaan di Jakarta ( dapat diselenggarakan di kota lainnya atas kesepakatan dengan peserta )
1.      Penyelenggara Kegiatan :
a.       PEMDA / DPRD Institusi dari daerah, atau
b.      Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah
2.      Tempat di Jakarta
3.      Jumlah Peserta minimal 25 orang
4.      Pembiayaan Rp 4.000.000,- / Peserta
5.      Fasilitas untuk peserta :
a.       Penginapan 3 malam 4 hari
b.      Makan 3 kali / hari dan coffe break 2 kali / hari
c.       6 materi
d.      1 ( satu ) paket Diklat / Modul
e.       Block Note, Tas dan Sertifikat.
     
C.    Diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D )
Untuk produk paket kegiatan yang ditentukan, dipersiapkan dan  diselenggarakan oleh lembaga “Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D ) sendiri di Jakarta maka topik produk kegiatan yang ditawarkan akan diinformasikan kemudian oleh lembaga P3D melalui pengiriman  Proposal Singkat kepada seluruh daerah diIndonesia baik Via Surat Pos, facsimile maupun Email.

Sekiranya Institusi Bapak / Ibu  berminat  dengan  produk  kegiatan   kami   dan   membutuhkan       penjelasan       lebih      lanjut,     silahkan      menghubungi Kontak Person ke No.Telp / Faks (021) 7330147, 71333920, 92160024 atau 081319249245, 0812 8230 3232.        
      E- mail : p3d.lembaga@yahoo.com




Diklat/Bimtek Nasional "Tugas dan Fungsi DPRD"

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain ; membentuk perda, membahas Perhitungan dan Penetapan APBD Perubahan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan dan Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Untuk memaksimalkan Tugas dan Fungsi tersebut dengan ini Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah (P3D) bekerja sama dengan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri mengadakan Diklat / Bimbingan Teknik dengan Thema : "Tugas dan Fungsi DPRD Sebagai Implementasi Penyerap, Penghimpun dan Penyalur Aspirasi Masyarakat Sejalan Dengan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih"

A. MATERI PEMBELAJARAN.
MATERI : "Peraturan Pemerintah RI No.3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat"
NARASUMBER : Drs. Sahat Marulitua, MA - Kementerian Dalam Negeri RI.

MATERI : "Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD"
NARASUMBER : DR.Hari Nurcahya Murni, MSi - Kementrian Dalam Negeri RI

MATERI : " Proses Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 Serta Perhitungan dan Penetapan APBD Perubahan Serta Batasan Maksimal Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batasan Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah dan Batasan Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.138/PMK/2009"
NARASUMBER : Drs.Syahril Mahmud, MSi - Kementrian Dalam Negeri RI.

MATERI : "PP No.16 Tahun 2010 Tentang Tata tertib DPRD dikaitkan Dengan Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagai Fungsi pengawasan, Penganggaran dan Legislasi"
NARASUMBER : DR.Hari Nurcahya Murni, MSi - Kementrian Dalam Negeri RI

B. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN.
HOTEL Golden Boutique Jl. Melawai VIII No. 6 - 8 Kebayoran Baru, Jakarta
ANGKATAN I : Tgl. 04-05 Juni 2010 (Check In tgl.03 Jun i2010)
ANGKATAN II : Tgl. 11-12 Juni 2010 (Check In tgl.10 Juni 2010)

C. PEMBIAYAAN.
=> Biaya Kontribusi sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per peserta, dengan fasilitas akomodasi 4 hari 3 malam, Breakfast, Makan Siang, Makan Malam, Coffe Break, Seminar Kit dan Sertifikat).
=> Pendaftaran Peserta dikirim ke Panitia melalui : Tlp./Fax : (021) 7330147.
=> Untuk Konfirmasi Peserta Hubungi Panitia di No.Tlp : (021) 7330147, 71333920. HP. 0813 1924 9245 (bq Ibeth), 0813 8230 3232 (Yongki), 0813 898 11122 (Sandi).

NB : Sudah termasuk jemputan dari bandara ke hotel (Khusus Rombongan) dan 1 unit mobil standbye di hotel untuk di pakai peserta jalan-jalan.

Demikianlah Undangan Diklat/bimtek Nasional ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah (P3D)