Profil P3D (Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah)

PROFIL LEMBAGA

PUSAT PELATIHAN PEMERINTAH DAERAH

I. Apa dan Siapa Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D )

            Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berada dalam upaya fasilitasi bersama-sama dengan Tim Narasumber dari Depdagri menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan pelatihan dalam mengembangkan core competency Daerah. Lembaga ini bersifat independent dan professional dalam bidang pemerintahan dan pembangunan, serta membina kerja sama dengan institusi public maupun pemerintahan.

            Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah didirikan oleh sejumlah pemerhati pemerintahan dan pembangunan yang memiliki latar belakang administrasi dan akademisi/ peneliti yang menekuni di bidang Politik, Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas (Capasity-building). Saat ini telah memiliki Badan Hukum Formal, Teradaftar di Depdagri Nomor : 53/D.III.2/II/2009

II. Visi dan Misi P3D

            Visi lembaga ”Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah” adalah “Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pendidikan, Komunikasi, dan Informasi”. Sedangkan misi yang diemban adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
2. Meningkatkan informasi selaku mediator bagi peningkatan kesadaran berpemerintahan yang baik;
3.   Bersama masyarakat dan institusi lainnya memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan beribawa;
4. Meningkatkan informasi dalam bentuk input bagi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
5. Meningkatkan pengembangan kapasitas melalui konsultasi publik atas setiap kebijakan yang diterapkan;
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan;
7.  Mendorong lahirnya kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat;
8. Mendorong lahirnya inisiatif, kreatif dan kemandirian masyarakat;
9. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik;
10. Meningkatkan terciptanya pemerintahan yang baik;

III. Tujuan P3D

1.      Sebagai wadah komunikasi, sosialisai dan informasi tentang masalah-masalah pemerintah;

2.      Sebagai pusat kajian masalah-masalah pemerintahan;

3.      Sebagai wadah bagi pelatihan dan pendidikan sumber daya pemerintahan;

4.      Sebagai wadah untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi lain;

5.      Sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemecahan masalah bangsa.

IV. Sasaran Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D )

A.    Penelitian dan Kajian

     a. 1. Pemerintahan

            Yang meliputi antara lain :

1. Teknik Perumusan Kebijakan Publik

2. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)

3. Teknik Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

4. Teknik Penyusunan Renstra

5. Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

6. Teknik Pengukuran Kinerja Aparatur dan Kelembagaan

7. Pembekalan (Orientasi) Legislatif maupun Eksekutif Model dan Teknik Pelayanan Prima Bagi Aparatur.

  a.  2. Kemasyarakatan

           Yang meliputi antara lain :

1.      Analisa Sosial

2.      Peningkatan Kapasitas Masyarakat

3.      Perencanaan Kapasitas Masyarakat

4.   Pemberdayaan Masyarakat (Lokal)

5.   Pemberdayaan Ekonomi Lokal

B.     Bimbingan Teknis (Terlampir)

C.    Pengkajian

      Pengkajian meliputi studi, kajian, penyusunan modul, penyusunan dokumentasi perencanaan,     seminar, symposium, diskusi public, sarasehan dan lokakarya.

D.  Penelitian

1.  Penelitian Kebijakan.

2.  Penelitian Implementasi.

3.  Penelitian Evaluasi.

4.  Penelitian Parsitipasif.

5.  Penelitian Komparasi

E. Konsultasi

     Konsultasi dilakukan dalam rangka memberikan masukan dan rekomendasi dalam menjawab    setiap masalah pemerintah secara umum.  Pemberian konsultasi dapat dilakukan secara personil ahli  (pakar) umum,maupun secara kolegal ahli, tergantung kebutuhan daerah.

F.   Asistensi

Asistensi meliputi kegiatan pembimbingan dan pendampingan dalam bentuk :

1.      Pembekalan dan Orientasi Anggota Legislatif.

2.      Pembekalan UU No. 32 tahun 2004.

3.      Pembekalan PP No. 6 tentang Pilkada Langsung.

4.      Peningkatan kapasitas Wilayah.

5.      Perencanaan partisipatif.

6.      Pemberdayaan Masyarakat.

7.      Peningkatan Standar Ekonomi

G.  Dokumentasi dan Publikasi

      Mengembangkan kegiatan dokumentasi berbagai fakta, data dan informasi dibidang pemerintahan          dan masyarakat serta menerbitkan bagi publik secara luas.

H. Nara Sumber

Para pakar, pengajar, peneliti, trainer,fasilitator dan konsultan dari P3D telah memiliki pengalaman dalam melayani dan berpartisipasi diberbagai program kegiatan bekerjasama dengan :

1. Instansi-instansi Pemerintah Pusat (Depdagri, Depkeu, BPK-RI dan BAPPENAS)
2. Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia
3. Organisasi-organisasi non pemerintah
4. ADB, IDB, World Bank, UDP, UNICEF, UNESCO
5.  Lembaga  Sosial, Kemasyrakatan  lainnya.

I.    Penutup

Demikian gambaran singkat profil dan produk Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D ), kiranya dapat menjadi pertimbangan Bapak/Ibu untuk bekerjasama dengan lembaga kami.

LAMPIRAN

DAFTAR PRODUK / MATERI P3D

NO.	Topik / Materi	Bentuk Kegiatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembangaan Penyusunan : Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Pembentukan / Pemekaran Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Kecamatan. Pengembangan Kapasitas Kelembangaan Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan. Orientasi Penguatan Aparat Pemerintah Desa Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kab / Kota Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kab / Kota Pembentukan Laboratorium Pemerintahan Menata Hubungan Kepala Desa dengan BPD Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kades Teknis Penyusunan Peraturan Desa Implementasi Otonomi  Desa Pengembangan Kapasitas DPRD / Legislatif Daerah : Orientasi UU 32 / 2004 Bagi DPRD Prop / Kab / Kota Teknik Penyusunan RAPBD Teknis Penyusunan RASK Sekretariat Dewan Teknik Pembuatan Legal Drafting Penataan Hubungan Legislatif dan Eksekutif Optimalisasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Keuangan Daerah Optimalisasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Pengawasan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Bidang Legislasi Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota  Menurut PP Teknik Penyusunan Tata Tertib DPRD  Menurut PP Pemahaman Kedudukan Keuangan dan Keprotokoleran DPRD Menurut PP 37 Tahun 2005. Penyusunan  Perangkat  organisasi Pemda Menurut PP Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut PP Standar Pemeriksaan KPK terhadap Penyelenggara Pemerintah Standar Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Teknis Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah Kepala Camat dan Lurah Teknik Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Strategi Peningkatan PAD Kabupaten / Kota Studi Komparasi ( Singapura, Thailand, Malaysia )	Diklat Teknis Riset, Kajian Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Riset, Kajian Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis

                         

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.	Perencanaan Daerah Teknik Penyusunan Renstra Teknik Penyusunan RPJP / RPJM / SKP Daerah Teknik Perencanaan Wilayah Pelayanan Publik (Masyarakat) Teknik Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Teknik Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penerapan Balance Scorecard Dalam Pelayanan Publik Model dan Teknik Pelayanan Publik Bagi Pemda Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Teknik Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Jabatan Manajemen Keuangan Daerah Teknik Penyusunan Keuangan Daerah sesuai UU dan PP Teknik Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Teknik Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan Teknik Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Analisis RAPBD Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai PP 24 / 2005 Revisi Kep.Mendagri 29 HAM bagi Aparatur Pemerintah Daerah Pembentukan Institusi RANHAM Kab /Kota Pembekalan HAM Bagi Aparatur Pemda Pengkajian Harmonisasi Perda dan Instrumen HAM Diseminasi dan Pendidikan HAM Bagi Masyarakat Penyusunan Modul HAM Pemda Manajemen Konflik di Daerah Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Masyarakat / Organisasi Sosial Peran Pemberdayaan Pemda Bagi Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui LKM BMT Teknik Perencanaan Partispatif Pelatihan Advokasi Kebijakan Pengelolaan Pertanahan di Dearah Pengembangan Program / TUPOKSI Dinas / UPT Model Pengembangan Agro Wisata Model Pengembangan Kawasan Bahari Pengembangan Program Dinas Kelauatan dan Perikanan Pengembangan Program Dinas Kebersihan, Pertamanan, dsb Pemberdayaan Organisasi Darma Wanita Dan PKK dalam Mendukung Kebiajakan Pemberdayaan Perempuan,Peningkatan Gizi, dan Perlindungan Anak Di Indonesia Lain – Lain Penelitian Sejarah Pemerintah Lokal Pelatihan Kebikjakan  : Perumusan,Implementasi, Monev Perencanaan Bersfektif Gender Teknik Analisa Gender Dalam Bidang Pendidikan, Ekonomi. Hukum,Kesehatan Reproduksi Disaster Management Bagi Pemerintah Daerah (Khusus Pengendalian Banjir, Tsunami Dan Kebakaran di Daerah)	Diklat Teknis Riset, Kajian Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Riset,Kajian Diklat Teknis Riset, Kajian Diklat Teknis Workshop Diklat Diklat Teknis Workshop Diklat Teknis Diklat Teknis Diklat Teknis Riset,Workshop, Diklat Riset,Workshop, Diklat Workshop, Diklat,Teknis Workshop, Diklat, Teknis Workshop,Riset, Workshop Diklat Teknis Riset,Workshop, Diklat Riset, Workshop, Workshop

Setiap produk kegiatan dapat dipilih sesuai  dengan kebutuhan pengguna jasa. Alokasi waktu dapat diatur dan sesuaikan. Ada 2 bentuk penawaran untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan tehknis sebagai berikut :

A.    Pelaksanaan  di daerah setempat (In House Training)

1.      Penyelenggaraan Kegiatan : PEMDA / DPRD / Intitusi setempat

2.      Tempat : di Daerah

3.      Jumlah Peserta minimal 25 orang

4.      Waktu 2 ( dua ) hari

5.      Jumlah Materi : 6 materi pokok ( 1,5 jam / sesi )

6.      Biaya Satu Paket diklat Rp 75.000.000,- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )

7.      Biaya diatas termasuk :

-    Transportasi Pemateri Jakarta – Daerah PP dan Transport Lokal

-    Bahan Diklat / Modul / Tas 1 ( satu ) Paket

-    Sertifikat

B.     Pelaksanaan di Jakarta ( dapat diselenggarakan di kota lainnya atas kesepakatan dengan peserta )

1.      Penyelenggara Kegiatan :

a.       PEMDA / DPRD Institusi dari daerah, atau

b.      Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah

2.      Tempat di Jakarta

3.      Jumlah Peserta minimal 25 orang

4.      Pembiayaan Rp 4.000.000,- / Peserta

5.      Fasilitas untuk peserta :

a.       Penginapan 3 malam 4 hari

b.      Makan 3 kali / hari dan coffe break 2 kali / hari

c.       6 materi

d.      1 ( satu ) paket Diklat / Modul

e.       Block Note, Tas dan Sertifikat.

     

C.    Diselenggarakan Oleh Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D )

Untuk produk paket kegiatan yang ditentukan, dipersiapkan dan  diselenggarakan oleh lembaga “Pusat Pelatihan Pemerintah Daerah ( P3D ) sendiri di Jakarta maka topik produk kegiatan yang ditawarkan akan diinformasikan kemudian oleh lembaga P3D melalui pengiriman  Proposal Singkat kepada seluruh daerah diIndonesia baik Via Surat Pos, facsimile maupun Email.

Sekiranya Institusi Bapak / Ibu  berminat  dengan  produk  kegiatan   kami   dan   membutuhkan       penjelasan       lebih      lanjut,     silahkan      menghubungi Kontak Person ke No.Telp / Faks (021) 7330147, 71333920, 92160024 atau 081319249245, 0812 8230 3232.        

      E- mail : p3d.lembaga@yahoo.com